Kader Posyandu Solo Ancam Mogok

Pencoretan anggaran untuk program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Kader, dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2014, menuai reaksi.

Kamis (31/10), tak kurang 20-an kader posyandu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Kota Surakarta, mendatangi gedung DPRD Surakarta, menuntut agar program PKMS Kader direalisasi.

Mereka mengancam mogok, jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Jajaran Komisi IV lalu menemui mereka untuk beraudiensi.

Sekadar tahu, program PKMS Kader ditujukan bagi para kader, termasuk kader posyandu. Rencana program dicoret, dengan alasan tidak semua kader dari golongan tidak mampu.

Jika program itu direalisasi, dikhawatirkan terjadi salah sasaran penyaluran program. Terlebih, seluruh warga Solo sudah masuk jaminan PKMS, baik jenis Silver maupun Gold.

Kader Posyandu Danusukusuman Sadiyani mengatakan, jika PKMS Kader batal, lebih baik para kader mogok melayani masyarakat di posyandu.

"Tidak usah ada kegiatan posyandu saja. Jika tidak ada kader, posyandu tidak bisa jalan," tegasnya.

Menurutnya, rencana program PKMS Kader membuat para kader senang. Sebab ada perhatian dari Pemkot Surakarta atas pengabdian mereka. Tapi pembatalan di pembahasan KUA PPAS membuat mereka kecewa.

Kader Posyandu Kepatihan Wetan Endang Sri Wahyuni menuturkan, regenerasi kader posyandu sulit dilakukan, karena tidak banyak warga yang bersedia.

"Saya bahkan sampai memegang tujuh posyandu, karena tidak ada regenerasi kader. Kami berupaya mengajak masyarakat ikut menjadi kader, salah satunya dengan menyampaikan bahwa akan ada fasilitas kesehatan lewat PKMS Kader. Biar mereka tertarik. Kalau kemudian dibatalkan, bagaimana kami mencari kader," keluhnya.

Anggota Komisi IV Reny Widyawati menegaskan, pembatalan PKMS Kader belum final. Sebab pembatalannya masih di taraf KUA PPAS, sementara APBD 2014 belum ditetapkan.

"Masih ada peluang untuk dimunculkan lagi. Kami sudah hitung dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK), jika PKMS Kader direalisasikan, butuh anggaran Rp 5 miliar. Kami akan perjuangkan," katanya.

Anggota Komisi IV Paulus Haryoto menegaskan, masih ada peluang untuk memasukkan program PKMS Kader, sebelum APBD 2014 ditetapkan.

"Nanti akan diperjelas definisi kader yang menerima program.  Ini belum final. Kami minta, njenengan jangan mogok," tuturnya.

Di akhir pertemuan, FKKP meminta agar legislator yang menemui mereka menandatangani petisi bertuliskan 'Petisi Warga  Kota Surakarta. Penghargaan Bagi Kader Posyandu dengan Pemberian Jaminan Kesehatan Melalui PKMS yang Diperuntukkan Bagi Kader Posyandu'.

Petisi itu ditandatangani tiga anggota Komisi IV, yakni Reny Widyawati, Hartanti dan Tutik Marikariyanti, serta Koordinator FKPP Ruliani.

Sumber: suaramerdeka.com